Prinsip Dasar Etika Lelang

April 12, 2011 at 6:22 pm Leave a comment


info-lelang-grobogan

info-lelang-grobogan

Pada saat melaksanakan pelelangan pekerjaan pada instansi pemerintah, setiap panitia lelang harus tunduk pada ketentuan yang berlaku, yaitu Keppres nomor 80 tahun 2003 serta perubahannya ataupun aturan yang baru, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010.

Dalam mengambil sebuah keputusan, mereka harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar dan juga harus mengikuti etika pengadaan seperti yg sudah ditentukan oleh aturan-aturan tsb.
Prinsip dasarnya adalah sbb:

  1. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
  2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  3. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
  4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
  5. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
  6. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Etika pengadaannya sbb:

  1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  2. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
  4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
  5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
  6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
  7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  8. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seperti yang saya baca blognya kang heldi pada sebuah Blog Bogor artikel-artikel mengenai Pelelangan Sungguh Menarik Untuk disimak, dan tidak ada salahnya saya share ke pada kawan2 yang mungkin saja membutuhkan informasi mengenai Pelelangan.

Seni Dasar Lelang

Setelah mencermati proses pengadaan barang/jasa (lelang) yang dilaksanakan, apakah ada penyimpangan terhadap keppres 80 tahun 2003 dan semua perubahannya atau tidak. Selanjutnya hal-hal yang dapat dijadikan materi sanggahan adalah dengan mencermati pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan.

Pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan antara lain:
1. Panitia Pengadaan
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Peserta Pengadaan (lelang).

Bagaimana kita dapat mencermati pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah antara lain:

1. Periksa kompetensi dari Panitia dan PPK,
Keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 dalam pasal 9 dan pasal 10 mengamanatkan bahwa Panitia dan Pejabat Pembuat Komitmen harus mempunyai sertifikat ahli pengadaan. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi  di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk  diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan.

Untuk memperoleh sertifikat ini seorang penitia lelang harus mengikuti ujian yang soal-soalnya relatif sulit, rata-rata kelulusan dari ujian sertifikasi ahli pengadaan biasanya tidak lebih dari 10%. Waktu saya mengikuti ujian ini saja dari 135 orang peserta hanya 7 orang yang lulus ujian. Dengan sedikitnya ahli pengadaan ini, biasanya tim lelang menyisipkan satu atau dua orang panitia yang belum sertifikat, atau bahkan karena belum ada yg bersertfikat, PPK nya kadang-kadang belum bersertifikat.

Untuk itu periksa kompetensi keahlian dari panitia pengadaan. Jangan hanya penyedia jasa saja yang diperiksan kualifikasinya Untuk Kabupaten Grobogan Lihat Daftar Nama-nama Ahli Penggadaan Barang & Jasa yang bersertifikat. LPSE  PANITIA LELANG KABUPATEN GROBOGAN [download Daftar Ahli Pengadaan Barang & Jasa Bersertifikat]

Sehingga apabila ada panitia atau PPK yang terlibat pengadaan/lelang tapi belum bersetifikat, hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap keppres 80 tahun 2003 pasal 9 dan 10. Hal ini bisa dijadikan sebagai materi sanggah yang cukup memberatkan PPK agar pelelangan dapat diulang!!!

2. Periksa Klasifikasi dan Kualifikasi dari Peserta Lelang,

Untuk mengikuti suatu pengadaan barang/jasa (pelelangan) calon penyedia barang/jasa wajib memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang ditentukan oleh Panitia Lelang. Klasifikasi dan Kualifikasi tersebut diantaranya:

1. Bidang dan Sub-Bidang Layanan yang dimiliki.
2. Gred atau kemampuan menangani paket pekerjaan. (Besar atau kecil atau sistem Gred dalam jasa konstruksi).
3. Sertifkasi Perusahaan dan Tenaga Ahli yang dimiliki.

Untuk jasa konstruksi kita dapat ikut memeriksa lawan-lawan kita yang ikut dalam pelelangan dengan memeriksa klasifikasi dan kualifikasi peserta melalui website Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Dari menu-menu yang ada kita dapat memeriksa kualifikasi dan klasifikasi dari calon penyedia jasa yang menjadi lawan-lawan kita, apabila ditemukan ketidakcocokan antara persyaratan yang diminta dalam pelelangan dengan klasifikasi dan kualifikasinya maka hal ini dapat dilaporkan kepada panitia untuk dapat dijadikan dasar pengguguran peserta lelang tersebut dan apabila panitia tetap meluluskannya atau bahkan tetap menjadikannya sebagai pemenang, maka hal ini dapat dijadikan sebagai materi sanggah.

Link Terkait :

Entry filed under: Artikel Purwodadi, Blogger Grobogan, Blogroll, Forum Purwodadi, Geografis, Grobogan, Grobogan Blogger, Grobogan Blogger Community, Komputer Purwodadi, Komunitas Purwodadi, Pemda Grobogan, Pendidikan Grobogan, Relawan Telematika, Seputar Grobogan, Seputar Purwodadi. Tags: .

Infrastruktur Jalan Purwodadi Grobogan Parah LPSE LELANG ONLINE 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Bali NdeSo

telematika indonesia
telematika indonesia

Blog Stats

  • 135,367 hits