LPSE LELANG ONLINE 2011

April 13, 2011 at 2:19 am 2 comments


lpse lelang online

lpse lelang online

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia/Pokja ULP Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. LPSE berada di bawah pengawasan LKPP cq Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi.

Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah:

  1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF);
  3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jada Pemerintah).

Berdasarkan pengalaman sejak tahun 2004 dalam hal pemberlakuan Keppres No. 80 Tahun 2003, efisiensi akan akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dari LKPP. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya.

Untuk memperluas akses e-pengadaan ke seluruh instansi pemerintah, LKPP memberi kesempatan kepada departemen, kementerian, LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan instansi pemerintah lainnya untuk mendirikan LPSE di instansi masing-masing. LPSE menyelenggarakan layanan e-pengadaan menggunakan aplikasi SPSE.

SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

SPSE merupakan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh Direktorat E-Procurement – LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional   sehingga tidak memerlukan biaya lisensi; baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:
1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit

Pengumuman Pengadaan Nasional merupakan daftar yang berisi pengumuman pengadaan yang di lelangkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jika anda berminat untuk mengikuti lelang paket pengadaan tertentu silahkan untuk mengunjungi website LPSE terkait untuk melakukan pendaftaran guna mendapatkan kode akses.

  1. LPSE Badan Pengawas Obat dan Makanan
  2. LPSE Badan Pertanahan Nasional
  3. LPSE BKKBN
  4. LPSE BPPT
  5. LPSE DPR RI
  6. LPSE Institut Teknologi Bandung
  7. LPSE ITS
  8. LPSE Kabupaten Aceh Utara
  9. LPSE Kabupaten Agam
  10. LPSE Kabupaten Badung
  11. LPSE Kabupaten Balangan
  12. LPSE Kabupaten Bandung Barat
  13. LPSE Kabupaten Bangka
  14. LPSE Kabupaten Bangka Selatan
  15. LPSE Kabupaten Bangka Tengah
  16. LPSE Kabupaten Banjarnegara
  17. LPSE Kabupaten Bantul
  18. LPSE Kabupaten Banyuasin
  19. LPSE Kabupaten Banyumas
  20. LPSE Kabupaten Banyuwangi
  21. LPSE Kabupaten Batang
  22. LPSE Kabupaten Bengkalis
  23. LPSE Kabupaten Berau
  24. LPSE Kabupaten Blitar
  25. LPSE Kabupaten Brebes
  26. LPSE Kabupaten Cilacap
  27. LPSE Kabupaten Cirebon
  28. LPSE Kabupaten Dhamasraya
  29. LPSE Kabupaten Ende
  30. LPSE Kabupaten Gresik
  31. LPSE Kabupaten Gunung Kidul
  32. LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara
  33. LPSE Kabupaten Indragiri Hilir
  34. LPSE Kabupaten Jepara
  35. LPSE Kabupaten Jombang
  36. LPSE Kabupaten Karanganyar
  37. LPSE Kabupaten Karawang
  38. LPSE Kabupaten Karimun
  39. LPSE Kabupaten Kebumen
  40. LPSE Kabupaten Kediri
  41. LPSE Kabupaten Kerinci
  42. LPSE Kabupaten Ketapang
  43. LPSE Kabupaten Klaten
  44. LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat
  45. LPSE Kabupaten Kotawaringin Timur
  46. LPSE Kabupaten Kuantan Singingi
  47. LPSE Kabupaten Kuburaya
  48. LPSE Kabupaten Kulon Progo
  49. LPSE Kabupaten Labuhan Batu
  50. LPSE Kabupaten Lamandau
  51. LPSE Kabupaten Lamongan
  52. LPSE Kabupaten Lampung Timur
  53. LPSE Kabupaten Lebak
  54. LPSE Kabupaten Lima Puluh Kota
  55. LPSE Kabupaten Lombok Tengah
  56. LPSE Kabupaten Luwu Utara
  57. LPSE Kabupaten Madiun
  58. LPSE Kabupaten Majalengka
  59. LPSE Kabupaten Muara Enim
  60. LPSE Kabupaten Musi Banyuasin
  61. LPSE Kabupaten Natuna
  62. LPSE Kabupaten Ngawi
  63. LPSE Kabupaten Pacitan
  64. LPSE Kabupaten Padang Pariaman
  65. LPSE Kabupaten Parigi Moutong
  66. LPSE Kabupaten Pasaman
  67. LPSE Kabupaten Pasaman Barat
  68. LPSE Kabupaten Paser
  69. LPSE Kabupaten Pekalongan
  70. LPSE Kabupaten Pemalang
  71. LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara
  72. LPSE Kabupaten Pesisir Selatan
  73. LPSE Kabupaten Pinrang
  74. LPSE Kabupaten Pontianak
  75. LPSE Kabupaten Purworejo
  76. LPSE Kabupaten Sekadau
  77. LPSE Kabupaten Semarang
  78. LPSE Kabupaten Sidoarjo
  79. LPSE Kabupaten Sijunjung
  80. LPSE Kabupaten Sinjai
  81. LPSE Kabupaten Sleman
  82. LPSE Kabupaten Solok
  83. LPSE Kabupaten Solok Selatan
  84. LPSE Kabupaten Sragen
  85. LPSE Kabupaten Sukoharjo
  86. LPSE Kabupaten Sumbawa Barat
  87. LPSE Kabupaten Tabalong
  88. LPSE Kabupaten Tanah Datar
  89. LPSE Kabupaten Tanah Laut
  90. LPSE Kabupaten Tapanuli Utara
  91. LPSE Kabupaten Tegal
  92. LPSE Kabupaten Temanggung
  93. LPSE Kabupaten Tojo Una Una
  94. LPSE Kementerian Agama
  95. LPSE Kementerian Dalam Negeri
  96. LPSE Kementerian ESDM
  97. LPSE Kementerian Kehutanan
  98. LPSE Kementerian Kesehatan
  99. LPSE Kementerian Keuangan
  100. LPSE Kementerian Luar Negeri
  101. LPSE Kementerian Negara Riset dan Teknologi
  102. LPSE Kementerian Pekerjaan Umum
  103. LPSE Kementerian Pendidikan Nasional
  104. LPSE Kementerian Perindustrian
  105. LPSE Kementerian Perumahan Rakyat
  106. LPSE Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  107. LPSE Kota Banda Aceh
  108. LPSE Kota Bandar Lampung
  109. LPSE Kota Banjarbaru
  110. LPSE Kota Banjarmasin
  111. LPSE Kota Batam
  112. LPSE Kota Batu
  113. LPSE Kota Bogor
  114. LPSE Kota Bukit Tinggi
  115. LPSE Kota Denpasar
  116. LPSE Kota Depok
  117. LPSE Kota Kotamobagu
  118. LPSE Kota Lhokseumawe
  119. LPSE Kota Lubuklinggau
  120. LPSE Kota Madiun
  121. LPSE Kota Makassar
  122. LPSE Kota Malang
  123. LPSE Kota Metro
  124. LPSE Kota Padang
  125. LPSE Kota Padang Panjang
  126. LPSE Kota Pagaralam
  127. LPSE Kota Palembang
  128. LPSE Kota Palopo
  129. LPSE Kota Palu
  130. LPSE Kota Pangkalpinang
  131. LPSE Kota Pariaman
  132. LPSE Kota Payakumbuh
  133. LPSE Kota Pekalongan
  134. LPSE Kota Pekanbaru
  135. LPSE Kota Pontianak
  136. LPSE Kota Prabumulih
  137. LPSE Kota Salatiga
  138. LPSE Kota Samarinda
  139. LPSE Kota Sawahlunto
  140. LPSE Kota Semarang
  141. LPSE Kota Serang
  142. LPSE Kota Singkawang
  143. LPSE Kota Solok
  144. LPSE Kota Sukabumi
  145. LPSE Kota Surakarta
  146. LPSE Kota Tangerang
  147. LPSE Kota Tangerang Selatan
  148. LPSE Kota Tanjung Balai
  149. LPSE Kota Tarakan
  150. LPSE Kota Tegal
  151. LPSE Kota Yogyakarta
  152. LPSE LKPP
  153. LPSE Mahkamah Konstitusi
  154. LPSE Politeknik Negeri Lampung
  155. LPSE POLRI
  156. LPSE Provinsi Aceh
  157. LPSE Provinsi Bali
  158. LPSE Provinsi Banten
  159. LPSE Provinsi DI Yogyakarta
  160. LPSE Provinsi DKI Jakarta
  161. LPSE Provinsi Gorontalo
  162. LPSE Provinsi Jambi
  163. LPSE Provinsi Jawa Barat
  164. LPSE Provinsi Jawa Tengah
  165. LPSE Provinsi Jawa Timur
  166. LPSE Provinsi Kalimantan Barat
  167. LPSE Provinsi Kalimantan Selatan
  168. LPSE Provinsi Kalimantan Tengah
  169. LPSE Provinsi Kalimantan Timur
  170. LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  171. LPSE Provinsi Kepulauan Riau
  172. LPSE Provinsi Lampung
  173. LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat
  174. LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur
  175. LPSE Provinsi Papua
  176. LPSE Provinsi Riau
  177. LPSE Provinsi Sulawesi Selatan
  178. LPSE Provinsi Sulawesi Tengah
  179. LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara
  180. LPSE Provinsi Sulawesi Utara
  181. LPSE Provinsi Sulawesi Utara
  182. LPSE Provinsi Sumatera Barat
  183. LPSE Provinsi Sumatera Selatan
  184. LPSE Provinsi Sumatera Utara
  185. LPSE PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
  186. LPSE PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
  187. LPSE PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
  188. LPSE RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
  189. LPSE Universitas Bengkulu
  190. LPSE Universitas Brawijaya
  191. LPSE Universitas Diponegoro
  192. LPSE Universitas Mulawarman
  193. LPSE Universitas Negeri Makassar
  194. LPSE Universitas Negeri Medan
  195. LPSE Universitas Tanjung Pura

Namun LPSE Untuk Kabupaten Grobogan mana..? di website www.grobogan.go.id hanya terpampang nama namun tidak dapat di KLIK dan tidak ada informasinya… ***mohon Pihak Terkait dapat memberikan jawaban ini..

Link Terkait :

  1. Prinsip Dasar dan Etika Lelang

 

About these ads

Entry filed under: Artikel Purwodadi, Banten Go Open Source, Blogger Grobogan, Blogroll, Forum Purwodadi, Geografis, Grobogan, Grobogan Blogger, Grobogan Blogger Community, Kesehatan Purwodadi, Komputer Purwodadi, Komunitas Purwodadi, Pemda Grobogan, Pendidikan Grobogan, Penduduk, Purwodadi, Relawan Telematika, Seputar Grobogan, Seputar Purwodadi, www.grobogan.go.id. Tags: .

Prinsip Dasar Etika Lelang Banjir Purwodadi Grobogan – Kenapa?

2 Comments Add your own

  • 1. Anonymous  |  March 5, 2012 at 2:47 pm

    LPSE Kabupaten Grobogan sekarang sudah on, mas. semoga lancar dan bermanfaat.

    Reply
  • 2. hotel murah di bali  |  October 25, 2014 at 9:32 am

    Hello, i feel that i saw you visited my site thus i got here to go back the want?.I’m
    trying to in finding issues to improve my web site!I assume its ok to make use of a few of
    your ideas!!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Bali NdeSo

telematika indonesia
telematika indonesia

Blog Stats

  • 105,553 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.