BLogger Purwodadi – Grobogan

June 1, 2008 at 7:27 am 40 comments


Sering kali saya di tanya sama orang-orang entah itu kawan-kawan lama maupun kawan yang baru saya kenal di rantau. Asalnya dari Mana Mas! Saya Jawab Dari Semarang, terus saya tanya mas tahu semarang tidak? Pasti Jawabnya Tahu dong! Semarang Kaline Banjir..

Kalau Purwodadi – Grobogan Mas tahu tidak! Jawabnya : Ya tahu lah saya sering dengar kok, Purwodadi tuh terkenal dengan Sweeke Kodok Kan? dan kalau Musim Kemarau daerah Grobogan sana tuh kering kerontang sekarang hutan di Grobogan sudah pada Gundul. Kalau Musim Banjir Selalu saja terjadi Banjir dan Jalan Dari Semarang ke Purwodadi jalannya waduuuuh mas! Bergelombang dan sering jalannya Longsor..!

Eh Iya mas..! Di Purwodadi sekarang Sudah ada Mallnya belom ya?

Kalimat itu selalu dan selalu saya dengar.. Tapi itu lah kenyataan yang ada. Itu dulu..!!! Dulu sekali. Saya Kira Grobogan Tempat Kelahiran saya tidak seperti yang mereka Bayangkan. Daerah Grobogan termasuk daerah pertanian yang subur dan makmur. Daerah Penghasil Padi dan palawija yang cukup besar. Dan Sekarang Purwodadi – Grobogan Sudah Maju.

Memang saya Jarang Pulang Ke kampung halaman karena kerjaan, paling banter dalam satu tahun pulang 2 atau 3 kali. Itupun Harus dengan persiapan yang matang! karena sekarang tidak sendiri lagi. Pulang Kampung haruslah bersama keluarga. Jadwalpun harus disesuaikan dengan jadwal anak yang masih sekolah dan jadwalnya kegiatan istri.

Perkembangan Purwodadi akhir-akhir ini sangatlah lumayan pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan dibidang Pendidikan, pertanian sudah sangat pesat. Untuk mencari informasi seputar Kabupaten Grobogan sekarang tidaklah sulit. Informasi apapun. Baik Informasi Kepemerintahan – Pendidikan dan Pertanian sangat mudah di cari lewat Web Site.

Sekarang Perkembangan ICT kabupaten Grobogan sudah maju pesat. Web Site Pemda Sudah Mulai Aktif. Sekolah-sekolah sudah mempunyai LAB Komputer dan Jaringan Iternet dari Jardiknas. Dan Para Pecinta Internet di Kabupaten Grobogan sudah Mulai pada gemar ber Blogging ria. Saya sendiri bertemu dan bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan lama pun dari dunia Cyber. Bertemu secara tidak sengaja di BLOG – BLOG seputar Kabupaten Grobogan.

Seandainya Ada yang mau memprakarsai membuat Forum Blogger untuk wilayah Grobogan tentunya saya sangat mendukung. Karena Kekuatan BLoG sangatlah besar dan kuat untuk memperkenalkan daerah masing-masing. Istilah yang sering sayapakai adalah BLOG Lokalitas dimana para blogger hanya mengangkat potensi dan investasi di wilayah masing-masing. Info akan lebih mengena karena biasanya para Blogger mempergunakan Bahasa dan gaya penulisan masing-masing dan lebih mudah dipahami.

Semoga tidak lama lagi, komunitas BLOGGER Kabupaten Grobogan akan terbentuk sebagai wadah bertukar pikiran sesama Blogger Lokalitas Kabupaten Grobogan.

Salam BLOG Purwodadi. Maju Terus Grobogan..

Entry filed under: Artikel Purwodadi, Pertanian Grobogan, Seputar Grobogan, Seputar Purwodadi. Tags: .

BLoG Adalah Rutinitas Penuh Tantangan – Mangasikan

40 Comments Add your own

  • 1. arifr  |  June 1, 2008 at 9:03 am

    Kkemarin saya pulang..sekarang sudah banyak warnet di purwodadi, fasilitasnya pun lumayan lengkap…

    Reply
  • 2. randublatung  |  June 1, 2008 at 11:41 am

    tapi yang nggak ketulungan akses jalannya mas…..
    wah jan parah buanget…..
    aku kemarin juga abis pulang ke randublatung lewat purwodadi…
    jalannya banyak yang lagi dibenerin, terus jadi banyak pungli mas…….

    tapi dari dulu soal jalan ini gak beres beres mas….
    tanya kenapa…? :D

    Reply
  • 3. dzarmono  |  June 1, 2008 at 12:21 pm

    Ngeblog Juga – Dari Purwodadi sampai Cianjur.. Huuuuuh Capek Deh! :-p

    Reply
  • 4. HARIADI  |  June 6, 2008 at 8:02 am

    Wahh…..purwodadi masih kayak dulu….mas jln msh banyak yang rusak masyarakatnya masih pada miskin-miskin…belum ada kemajuan yang berarti,api saya tetap cinta kampung halamanku…..di pinggiran purwodadi……………..

    Reply
  • 5. ninda febriyana  |  June 9, 2008 at 1:31 am

    purwodadi
    uh kangen nie pengen pulang he he he
    aku pengen ketemu mama
    aduch kenapa sich purwodadi lebih famous dari pada grobogan padahal Kabupaten Grobogan
    but purwodadi itu rumahku dengan lingkungannya yang ayem,tentram,g aneh aneh cuma untuk anak2 purwodadi asli yang sukses diluar sana kalau bisa back dunks ke purwodadi untuk memajukan Purwodadi agar lebih berpengaetahuan,modern and maju oke

    Reply
  • 6. ninda febriyana  |  June 9, 2008 at 1:56 am

    buat seluruh penghuni purwodadi kelulusan smu 2005 goodluck and sukses

    Reply
  • 7. siswadi  |  June 9, 2008 at 5:04 am

    Halo salam kenal mas Dzarmono, saya juga wong Purwodadi skarang hidupnya di Semarang, wah hebat Purwodadi skarang sudah banyak yang punya blog dan banyak koneksi internetnya saya juga baru iso isonan karena tiap hari diinternet, betul blog memiliki kekuatan hebat dalam berpromosi karena bisa dilihat siapapun yang akses internet tiggal pandai pandai saja memasarkannya. Dulu jaman saya baru lulus mau cari kerja di Purwodadi kelihahatanya bidang ict belum begitu berkembang ya akhirnya nyasar lagi ke semarang syukur deh siapa tahu nanti bisa pulang kampung fasisiltas sudah komplit jadi bisa lebih maju lagi

    salam tik dari semarang

    Reply
  • 8. arifr  |  June 15, 2008 at 12:59 am

    wah mantap taruman.com, boleh dong kapan kapan sewa hosting…ada harga miring nggak ya ? he..he..

    Reply
  • 9. mega  |  August 4, 2008 at 8:53 am

    aku juga orang porwodadi, sekarang kerja di jakarta.ngomongin purwodadi sebenernya pengennya balik dan hidup dikampung halaman, bener ayem disana, tapi apa mau dikata lha cari makannya disini, ada ngga komunitasnya orang purwodadi di jakarta….?biar kalo ada yang pulkam bisa titip2an.barang kali ada yang tau blog nya alumni SMP 1 Purwodadi,kasi tau dong….tks

    Reply
  • 10. sintenremen  |  August 29, 2008 at 9:57 am

    yah, ada bbrp yg dikit-2 bantu,
    upload foto & video perkenalkan kegiatan purwodadi grobogan,
    skarang tambah rame.
    video bisa liat di You Tube “erryanzslo” video ,
    photo di google earth blue dot, panoramio & flickr, yg upload “purwodadi” & “erryanzslo” jg ada bbrp lainnya.

    Reply
  • 11. Mr.Smile  |  August 29, 2008 at 6:52 pm

    Salam kenal buat semua blogger purwodadi.
    Let’s blog bro…

    Reply
  • 12. wido aji wibowo  |  September 6, 2008 at 5:50 am

    wah klo saya yang tetep tinggal di purwodadi, masih tetep berjuang mas, mbak tuk memjaukan TI. tapi sekarang jadi seneng banyak yang bantu, khusunya yang dah berhasil di rantau sana.

    Reply
  • 13. sintenremen  |  September 28, 2008 at 6:24 pm

    Ada Rekan Praja Taruna Gagah Perkasa – Blogger Muda Pembangunan.Jaya, partisipasi dlm dunia Blog
    Nama Blognya : A.NATAPRAJA’S BLOG
    Alamat Blognya :
    https://www.blogger.com/comment.g?blogID=622524110519344020&postID=4664525006988220244

    semoga sukses hidup purwodadi.

    Reply
  • 14. Umi farida  |  November 1, 2008 at 12:30 pm

    Wow… bagus banget klo purwodadi ada komunitas blognya. Disamping sebagai wadah saling bersilarurachim juga sebagai wadah berbagi ilmu… betul… KLo boleh kita bisa saling tukar link.

    Reply
  • 15. glendoh  |  November 3, 2008 at 2:56 am

    saya sangat mendukung kalo purwodadi ada komunitas pecinta ITnya, biar gak keliatan katrok terus xixixixi… ^_^

    kalo di solo atau semarang orang harus ke warnet biar bisa ngenet, kalo di purwodadi sambil nyangkul aja ada hotspotnya..
    wahhh.. keren banget yak, wacana desa yang berwawasan IT

    Reply
  • 16. P PUJINO SH  |  November 26, 2008 at 1:45 am

    Message sastrohadirejo
    Post subject: Pemekaran Dinas dan lowongan PNS, Nepotisme di Grobogan
    Posted: Thu Jan 31, 2008 12:14 pm

    Warga Baru

    Joined: Wed Jan 30, 2008 9:06 am
    Posts: 7
    Saudara-saudara pemekaran 5 dinas yang di usulkan oleh Bupati Grobogan bambang Pujiono memang cukup bagus, artinya ini akan membuka lowongan untuk jadi PNS yang lebih banyak lagi sehingga sebentar lagi pastilah grobogan akan terjadi pembukaan lowongan PNS, namun demikian barangkali perlu pengawasan yang ketat terhadap para pejabat tersebut.

    Hali ini penting, karena jangan sampai seperti tahun-tahun lalu, dimana Bupati sekarang ini dulunya adalah mantan wakil bupati pada masa Agus S masa sebelumnya. Yang pada masa itu banyak proyek yang sarat dengan nepotisme dari keluarga wabup tersebut, seperti proyek Pembangunan gedung baru RSUD tanpa melalui procedure yang wajar tahu-tahu yang mengerjakan adalah adiknya bapak bambang pujiono.

    Sudah menjadi rahasia umum, pada masa bupati Agus S, dan Bambang P ini untuk menjadi PNS harus mengeluarkan jutaan rupiah hanya untuk menjadi PNS, teman-teman saya dan salah satu adik keponakanku tahun lalu mendaftar PNS, kemudian di sela-sela salah satu tahapan tes disodori sebuah tarif untuk menjadi PNS, kalau mengajar SMA harus membayar 45 juta, smp 35 juta, SD segini, mau naik jabatan jadi kepala sekolah harus bayar segini, mau pindah ke bagian yang basah uang harus bayar segini dan lain-lain itu lah perkiraannya,

    Saya pikir ini iklim sogog menyogog yang buruk. Dan kalau pun diusut sulit karena yang terlibat ini bukan Cuma pejabat pemerintah saja dalam hal ini bupati dan wakil bupati, namun anggota DPRD pun terlibat, walaupun dengan banyak alasan,

    Contohnya, sebagian uang sogokan tersebut untuk membiayai proyek daerah tertentulah, kemudian ada yang bilang kalau pegawai negeri itu kan untuk selamanya, sementara kalau saya (Anggota DPR /jabatan Bupati dan WaBup) jangka waktunya hanya 5 tahun saja, iya kalau 5 tahun berikutnya terpilih lagi, jadi wajar kalau para calon PNS tersebut membayar sesuai dengan tarif tersebut, itulah perkataan yang sering terdengar oleh teman-teman saya.

    Yang lebih dasyat lagi adalah adanya Nepotisme di kalangan keluarga pejabat bupati sekarang, seakan-akan Aji mumpung. Hampir semua adik-adiknya kalau melihat riwayat kerja di angkat menjadi pimpinan pada masa Bapak Bambang P menjabat jadi wakil bupati maupun bupati saat ini, mulai adik yang di angkat menjadi pimpinan di salah satu institusi pemerintah, ada yang baru diangkat langsung menjadi lurah, ada juga yang baru diangkat menjadi pamong desa, ada yang di beri proyek pembangunan gedung instansi pemerintah dan lain-lainnya.

    Jadi sangatlah wajar teman-teman GAPENSI grobogan merasa di obok-obok oleh pemerintah kabupaten dan pejabat kabupaten. Karena memang mekanisme tender proyek di Dinas PU kurang transparan dan tidak melalui procedure yang transparan pula.

    Masyarakat melihat semenjak Bapak Bambang P menjadi pejabat di kabupaten, kehidupan ekonomi keluarga besar Bambang P berubah secara mendadak, semua adik-adiknya yang secara tiba-tiba mempunyai kendaraan roda 4 pribadi, uang dari manakah untuk bisa membeli mobil-mobil bagus tersebut dalam waktu singkat tersebut?…

    Nah barangkali masyarakat harus tetap mengawasi kinerja dan praktek-praktek penyelewengan dana rakyat tersebut. Dengan cara memantau pemerintahan dari bupati sekarang ini.

    Sekarang pemerintah pusat Jakarta melalui menkokesra aburizal bakri telah memberikan bantuan dana uang banjir sekitar Rp.1,87 milyar ke korban banjir grobogan, serta bantuan dari menteri anton supriyono berupa kedelai sekitar 800 ton benih kedelai, mari kita awasi apakah telah terdistribusi dengan baik atu tidak ke masyarakat….?…..

    Sastro Hadi Rejo
    16 November 2008
    Grobogan Bangkit Melawan Korupsi

    GROBOGAN-Seminar sehari menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar Aliansi Mahasiswa Grobogan Seluruh Indonesia (AMSI) di Gedung Reptaloka Purwodadi Jumat (14/11) lalu.

    Selain petugas Divisi Pencegahan Korupsi KPK Dedi Edi Nugroho S Sos, hadir Bupati H Bambang Pudjiono SH, serta Koordinator Jejaring Partisipasi Publik Widayanto SE selaku pembicara.

    Sejak awal antusiasme publik yang sebagian besar adalah mahasiswa dan LSM untuk bangkit bersama- sama melawan korupsi di Grobogan sangat terasa.

    ’’Korupsi harus diberantas tanpa pandang bulu. Khusus di Grobogan setidaknya ada fenomena dugaan korupsi buku ajar tahun 2004 yang belum ada kejelasan statusnya,’’ ungkap Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM Budiyanto kemarin.

    Ditambahkan, jika di tempat lain unsur kerugian negara diungkap tuntas, demikian juga yang harus dilakukan di Grobogan.

    Hal senada diungkapkan Thohir mahasiswa perguruan tinggi di Semarang yang berkeinginan adanya pengungkapan kasus-kasus korupsi di wilayah ini.

    Dilawan Bersama

    Petugas Divisi Pencegahan Korupsi KPK Dedi Edi Nugroho S Sos mengemukakan, pencegahan dan pemberantasan korupsi memang harus dilakukan bersama.

    Dalam kesempatan kemarin selain membagikan puluhan stiker anti korupsi, Dedi juga menyebarkan buku bersampul hijau bergambar tangan mengepal diberi judul ’’Pahami Dulu Baru Lawan’’. Disamping itu masih ada buku mengenai warung kejujuran setebal 10 halaman yang juga dibagikan pada peserta.

    ’’Ini salah satu cara mencegah jangan sampai ada korupsi. Buku-buku itu bisa dijadikan acuan untuk mengerti apa itu korupsi dan tindakan hukum yang menyertainya.’’

    Bupati H Bambang Pudjiono SH mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Bambang bahkan mempersilahkan sepenuhnya apabila ada elemen mahasiswa yang ingin melihat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Mengenai kasus buku ajar Bupati mengatakan belum ada kerugian negara yang ditimbulkan. (H41-16)

    KASUS PENGADAAN BUKU AJAR ;

    Pemkab Grobogan Tetap Keberatan Bayar Kekurangan 17/05/2008 05:27:44 GROBOGAN (KR) – Sidang mediasi gugatan perdata antara PT Balai Pustaka (BP) dengan Pemkab Grobogan, akhirnya gagal memperoleh kesepakatan. Pemkab Grobogan selaku tergugat tetap ngotot berkeberatan membayar kekurangan pembayaran kontrak pengadaan buku ajar SD/MI dan SMP/MTs. Sementara PT BP selaku penggugat tetap menuntut agar Pemkab Grobogan membayar kekurangan pembayaran kontrak, plus bunga dan biaya tenaga ahli untuk mengurus dan menangani perkara Rp 15,9 miliar. ”Tergugat keberatan dengan alasan buku paket SD/MI dan SMP/MTs hasil cetakan PT BP dinilai terlalu mahal karena kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan. Sehingga klien kami minta dilakukan audit ulang,” kata kuasa hukum tergugat dari Kejaksaan Negeri Purwodadi Abu Chaeri Aziz SH, kepada KR, Jumat (16/5). Menurut Abu, selain masalah kualitas buku hasil cetakan tidak seperti yang diharapkan, pihak penggugat juga tidak menepati janji akan memberi bonus atau sejenisnya berupa buku paket SMA/MA, dan pendistribusian buku yang sudah dicetak hanya sampai ke Kantor Dinas P dan K. Padahal sesuai perjanjian, buku tersebut harus dikirim sampai ke sekolah yang ada di daerah itu. Sementara pihak penggugat tetap ngotot minta pemkab membayar kekurangan pembayaran kontrak, plus bunga dan biaya tenaga ahli untuk mengurus dan menangani perkara yang jumlahnya sekitar Rp 15,9 miliar. Alasannya, kata kuasa hukum PT BP Sinto Ari Wibowo SH, tergugat telah melakukan wanprestasi membayar biaya cetak buku yang dilakukan tahun 2004 senilai Rp 36.3 miliar. ”Barangnya sudah diserahkan dan telah diterima tergugat dengan bukti berita acara penyerahan barang. Sesuai isi kontrak, pembayaran kekurangan sekitar Rp 10,5 miliar sudah harus lunas pada tahun anggaran 2006. Tetapi sampai sekarang, kewajiban tersebut belum dipenuhi. Jika kami hitung, kerugian klien kami mencapai Rp 15,9 miliar. Dengan rincian Rp 10,5 miliar merupakan kekurangan pembayaran kontrak, Rp 4,9 miliar merupakan bunga selama 31 bulan terhitung sejak 2006 dan Rp 500 juta sebagai biaya tenaga ahli untuk mengurus dan menangani perkara,” jelas Sinto. Tidak Lelang Proyek pengadaan buku paket yang diterbitkan PT BP Jakarta tersebut, sebenarnya sempat menjadi sorotan masyarakat luas, karena diduga terjadi penyimpangan. Kasus tersebut juga sempat diusut oleh Polda Jateng dan Polres Grobogan. Yang paling mencolok adalah proyek tersebut tidak dilakukan pelelangan, sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa. Penetapan PT BP sebagai pelaksana kegiatan dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Kepala Dinas P dan K selaku pengguna anggaran dengan nomor surat 050/1343.a/C/2004. Dasar penunjukkan kepada PT BP adalah surat keputusan DPRD Grobogan Nomor 41 Tahun 2003 tentang persetujuan pelaksanaan pengembangan pendidikan melalui kerja sama pengadaan buku pelajaran sekolah. Sehingga jika kekurangan pembayaran kontrak tersebut dilunasi pemkab, maka akan terjadi kerugian negara, dalam hal ini Pemkab Grobogan. Pasalnya, proyek tersebut diduga sarat penyimpangan. Jika demikian, maka ada beberapa pihak yang khawatir proyek pengadaan buku paket tersebut diusut KPK. Apalagi pihak KPK sendiri juga pernah menurunkan petugasnya ke Grobogan, meski baru sebatas pengumpulan data proyek yang dianggarkan dengan sistem pembayaran multi years tersebut. (Tas/Ths)-s

    Rabu, 10 Agustus 2005 SEMARANG

    Dugaan Korupsi APBD, KPK Perlu ke Grobogan
    • Masyarakat Tak Sabar
    GROBOGAN – Koordinator Forum Komunikasi Organiasi Masyarakat (Forkom) Grobogan Muhammad Sirajuddin mengatakan, komisi pemberantasan korupsi (KPK) sangat dinantikan masyarakat daerah itu, untuk mengusut kasus korupsi APBD dari tahun 2001-2005.
    Sebab, korupsi di daerah tersebut dinilai sudah tidak terkendali, sehingga masyarakat kelas bawah resah. “Sebenarnya masyarakat sudah tidak sabar, karena Timtas Tipikor dan KPK hanya janji-janji. Karena itu, mereka mendesak dua lembaga tersebut agar segera mewujudkan programnya dalam memberantas korupsi di Grobogan,” ujar Sirajuddin, kemarin.
    Dikatakan, akhir-akhir ini mencuat isu bahwa korupsi di daerah ini sudah merajalela. Namun lembaga penegak hukum tak diam saja. Bahkan, sudah beberapa kali dilapori malah dinyatakan tidak cukup bukti. Padahal buktinya jelas dan kasat mata.
    “Timtas Tipikor dan KPK perlu ke Grobogan. Masak ke Kendal saja bisa, kok ke daerah ini tidak. Jangan-jangan dua lembaga pemberantas korupsi ini sudah dilobi,” tutur ketua Forkom itu.
    Dikatakan, dengan turunnya Timtas Tipikor dan KPK, masyarakat di daerah ini tidak lagi menduga yang bukan-bukan. Apalagi menganggap remeh terhadap dua lembaga pemberantas korupsi itu. Sebab, tugas untuk mengusut terhadap kasus tersebut, sudah dilaksanakan.
    Pihaknya berharap, saat dilakukan penyelidikan dan penyidikan dilangsungkan, sebaiknya transparan dan apa adanya, sehingga berbagai unsur di masyarakat dapat mengetahui perkembangan dari penanganan kasus itu. Bahkan dapat memberikan masukan mengenai apa saja yang belum ditangani dengan baik.
    Prihatin
    Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Grobogan Ali Widodo mengungkapkan, pihaknya merasa prihatin dengan adanya dugaan korupsi di daerah ini. Dia menilai dugaan itu sulit dibuktikan, karena kabarnya tertata rapi. Andaikan satu kasus itu dapat diungkap, dimungkinkan komponen lainnya akan terlibat. “Maka mereka saling menutupi, sebab ada keterkaitan antara satu dengan yang lain,” katanya.
    Lebih lanjut dia mengatakan, dari sudat pandang agama, apabila mengetahui kemungkaran namun menutupinya, termasuk perbuatan dosa. Karena itu, pihaknya menganjurkan masyarakat untuk beramar maruf nahi munkar. Harapannya agar dapat mengurangi tindakan yang tidak terpuji tersebut. “Kami sangat mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi,” tandasnya.
    Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Albert Siregar melalui Kasi Intel Rahardjo BK mengatakan, sebenarnya sudah ada beberapa kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, seperti korupsi APBDes di Desa Ringinharjo, penggelapan pajak bumi dan bangunan (PBB) Lurah Getasrejo, korupsi dana PBB Desa Dokoro Kecamatan Wirosari, kasus BPR-BKK Tegowanu, dan BPR-BKK Geyer serta berbagai kasus lainnya.
    Selain itu, ada pula kasus yang statusnya sudah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, yakni dugaan korupsi dana kredit Pemberdayaan Eknomi Rakyat (PER) Tahun Anggaran 2001. Tak hanya itu, pihaknya kini sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi APBDes Desa Sedayu.
    Ditambahkan, untuk membuktikan penyimpangan itu, pihaknya akan meminta bantuan beberapa ahli/pakar seperti BPK, BPKP maupun yang lainnya. (H3-51d)
    ________________________________________

    Kamis, 16 Oktober 2008 ]
    Bawasda Sebarkan Surat Pemberitahuan
    Soal Penyalahgunaan Nama KPK

    GROBOGAN – Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Grobogan sejak dua hari lalu menyebarluaskan pemberitahuan ke seluruh satuan kerja hingga ke level kecamatan. Adapun isi pemberitahuan itu adalah meminta perhatian kepada semua kepala satuan kerja agar mewaspadai penyalahgunaan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pihak-pihak lain.

    Plt Kepala Bawasda Grobogan Eddy Widjatmiko ketika dimintai komentarnya membenarkan adanya surat edaran yang dikeluarkan instansinya itu. Menurutnya, surat itu dikeluarkan untuk menindaklanjuti surat dari KPK yang dikirimkan pada Bupati Grobogan Bambang Pudjiono beberapa waktu lalu.

    “Oleh Bupati, kita diminta menyebarluaskan surat pemberitahuan yang dikirim KPK tersebut. Saat ini, semua instansi sudah kita kirimi surat itu beserta kopian surat yang datang dari KPK,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, sesuai surat KPK bernomor B-2217/01/IX/2008 disebutkan, bahwa dalam beberapa waktu terakhir, banyak terjadi penyelahgunaan nama KPK maupun nama pejabat/pegawai KPK oleh pihak luar. Adapun modusnya ada berbagai macam.

    Antara lain, permintaan data/informasi atas nama KPK seolah-olah dengan maksud untuk melakukan investigasi/audit. Kemudian, ada pula modus penyelenggaraan diklat/lokakarya/seminar pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan pengenaan biaya yang mengaku bekerja sama atas nama KPK. Ada pula yang mengaku sebagai agen KPK atau perwakilan khusus KPK di daerah atau media resmi KPK dan perwakilannya untuk meminta imbalan maupun dana atau melakukan pemerasan.

    “Terkait dengan hal tersebut maka kami minta semua kepala dinas/badan untuk berhati-hati jika ada oknum yang mengatas namakan KPK,” imbuh Eddy. (dha)

    Pengerjaan jalan diminta serius
    Sabtu, 14 Juni 2008
    Jika menyimpang dari bestek akan dilaporkan KPK
    Pengerjaan jalan diminta serius
    GROBOGAN – Pengerjaan proyek jalan beton yang dikelola Dinas PU Pemkab Grobogan, tahun ini diminta serius dan tak dilakukan secara asal-asalan. Pasalnya proyek tersebut dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup besar.
    “Dana APBD adalah uang rakyat yang penggunaannya mesti dipertanggungjawabkan dengan baik. Baik itu pertanggungjawaban secara administrasi, hukum, moral, maupun kepada Tuhan,” sorot Ketua LSM Organisasi Rakyat Independen (ORI) Muslikin Hamdi, Jumat (13/6).
    Menurut dia, anggaran perbaikan jalan menghabiskan ratusan miliar setiap tahunnya. Secara otomatis anggaran daerah banyak tersedot untuk kegiatan fisik.
    Kata Muslikin, secara kebutuhan kerusakan jalan mendesak untuk segera diperbaiki. Pihaknya mendukung langkah pemkab untuk mengatasi tekstur tanah di Grobogan yang kurang baik (bergerak atau labilred) dengan cara dibuat konstruksi beton bertulang agar lebih tahan lama.
    Jika dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan, dia meminta masyarakat tak segansegan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Entah itu kepada polisi, kejaksaan, LSM, media massa, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), atau pun langsung kepada pemkab.
    Sementara dinas terkait juga harus tegas dalam mengawasi pengerjaan proyek. Jika ada proyek yang menyimpang dari bestek supaya dibongkar saja dan memberikan sanksi tegas kepada rekanannya sesuai dengan ketentuan yang ada.
    Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan, Ir Nurwanto MM mengungkapkan, proyek yang dikelola Dinas PU khusus jalan dan jembatan menghabiskan anggaran tidak kurang Rp 167 miliar. Alokasinya untuk kegiatan jalan kabupaten, jalan trayek, jalan desa, dan jembatan.
    “Belum termasuk anggaran pengairan. Khusus jalan dan jembatan kegiatannya sekitar 250 paket,” terang Nurwanto.
    Penetapan dan utang
    Disebutkan Nurwanto, anggaran Rp 167 miliar diambilkan dari penetapan APBD 2008 sekitar Rp 72 miliar dan utang pihak ketiga sekitar Rp 95 miliar. Saat ini, beberapa proyek dengan anggaran Rp 42 miliar untuk gred 2 (anggaran 0 – Rp 300 juta) dan gred 3 (0 – Rp 600 juta) sudah dilelangkan Dinas PU.
    Masih ada anggaran Rp 125,6 miliar yang akan digunakan untuk membiayai proyek gred 4 (anggaran 0 – Rp 1 miliar) dan gred 5 (0 – Rp 10 miliar) yang baru akan dilelang pada awal Juli mendatang. Perinciannya dari dana pinjaman Rp 95 miliar untuk 30 paket kegiatan, dan Rp 30 miliar penetapan APBD 2008 untuk 14 paket.
    “Kegiatannya akan diprioritaskan untuk jalan trayek kendaraan umum. Anggarannya rata-rata Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar. Ada empat paket yang masing-masing dibiayai Rp 11 miliar,” tambah dia. Nto/Jon
    Selasa, 12 Juli 2005 SEMARANG

    KPK Dipastikan Tangani Kasus Korupsi APBD
    GROBOGAN – Wakil Sekretaris DPW PAN Jateng Rachmatullah menyambut baik laporan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD di Kabupaten Grobogan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    ”Tentunya semua pihak harus mendukung langkah itu. Saya yakin, setiap laporan yang masuk ke KPK pasti akan ditindaklanjuti. Sebab komisi ini telah berjanji kepada pemerintah untuk mengusut semua kasus yang masuk ke KPK, meskipun kasus tersebut dilaporkan oleh perorangan,” kata Rachmatullah menanggapi kabar dilaporkannya sejumlah kasus dugaan korupsi APBD senilai miliaran rupiah ke KPK, kemarin.
    Melalui penanganan kasus itu, diharapkan akan terwujud pemerintahan yang bersih dan baik di Grobogan. Bahkan tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat dari jajaran Pemkab di daerah tersebut dipastikan akan menjadi semakin bagus. Menurut dia, kasus yang dilaporkan ke KPK itu merupakan kasus lama. Padahal, dirinya menduga masih banyak kasus lainnya yang perlu disoroti, seperti dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Kasus ini perlu disorot karena yang diproses secara hukum hanya empat orang. Itu pun orang-orang yang tak begitu besar dalam menikmati uang proyek. Adapun yang lain diduga menikmati uang dalam jumlah besar di jajaran Pemkab namun belum tersentuh oleh proses hukum sama sekali. Dengan demikian di setiap tempat kasus tersebut menjadi bahan perbincangan orang.
    Balai Pustaka
    Selain itu juga ada kasus pengadaan buku Balai Pustaka (BP) yang mencapai Rp 36 miliar lebih, kasus KPUD yang dilaporkan ke Polda dan masih banyak lagi. Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi Grobogan Albert Siregar mengatakan, pihaknya belum mengetahui mengenai laporan kasus itu ke KPK. Sebab dia mengaku tidak mendapat tembusan dari pelapor. Meski demikian, bila KPK menghendaki data untuk bahan pengusutan, pihaknya menyatakan siap membantu.
    Kabag Humas, Adi Djatmiko mengatakan, laporan mengenai kasus-kasus itu adalah hak Ikapura untuk melaporkan ke KPK. Sebab dalam hukum setiap orang mempunyai hak yang sama. Meski demikian, pihaknya belum mengetahui sejauh mana penanganannya. Karena itu dia cenderung menunggu proses selanjutnya dari KPK. Sebagaimana diberitakan, sejumlah kasus dugaan korupsi senilai miliaran rupiah di Grobogan dilaporkan Ketua Ikatan Keluarga Purwodadi (Ikapura) di Jakarta Budi Satyo ke KPK. Sebagian di antara kasus-kasus tersebut pernah dilaporkan ke kepolisian, namun pemeriksaan tak dilanjutkan karena dianggap kurang bukti.
    Kasus itu antara lain, dugaan penyimpangan pada proyek normalisasi Waduk Sanggeh, pengadaan kendaraan bermotor untuk dinas-dinas di Pemkab, proyek penataan lingkungan gedung DPRD, proyek penerangan Jl Letjen R Soeprapto, betonisasi Jl Gajah Mada Grobogan dan lainnya. Selain itu, pelapor yang juga nyalon bupati Grobogan 2006 ke KPK juga ditembuskan ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. (H3-51d)

    Banyak kasus korupsi “ngendon”
    Senin, 26 Mei 2008
    Banyak kasus korupsi “ngendon”
    GROBOGAN-Pemberentasan korupsi di Kabupaten Grobogan, dinilai masih jalan di tempat alias macet di tengah jalan. Pasalnya ada sejumlah kasus korupsi besar yang terjadi, tapi ngendondi Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Grobogan.
    Demikian diungkapkan Eko Haryanto, Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah di Gedung Wisuda Budaya Purwodadi, Sabtu (24/5).
    Dalam acara diskusi refleksi seabad Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan LSM Jaringan Partisipasi Publik (JPP) Kabupaten Grobogan, hadir pula sebagai pembicara Ratminto MPol, pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Lebih jauh Eko Haryanto mengungkapkan, ada beberapa kasus gede yang ada di Grobogan, tapi belum bisa dituntaskan alias macet di kejaksaan dan kepolisian. Hal itu karena kinerja aparat hukum masih rendah.
    Beberapa kasus yang disinyalir penanganan di kejaksaan antara lain adalah, dugaan korupsi dana pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) tahun 2001, dugaan korupsi pengadaan obat di RSUD Raden Soedjato dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Sedangkan kasus yang macet di kepolisian, yaitu dugaan korupsi renovasi gedung DPRD Grobogan, pembangunan jalan Gajah Mada Purwodadi 2002-2004, dan dugaan korupsi normalisasi Waduk Sangeh (Toroh-red) tahun 2004.
    Ambil alih
    KP2KKN mendesak kepada aparat penegak hukum, agar bekerja dengan sungguh-sungguh. Targetnya, harus menyelesaikan pengungkapan kasus korupsi tersebut jangan sampai “dipetieskan” di tengah jalan.
    Apabila tidak memperoleh perhatian serius katanya, tidak menutup kemungkinan KP2KKN bakal meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih penanganan kasus tersebut.
    Sementara Ratminto menilai, sejauh ini partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah masih cukup rendah. Dari data survei yang dilakukan, akses informasi masyarakat terhadap pengelolaan APBD baru 24,35 persen, pembuatan prosedur pelayanan 30,91 persen, dan pemberian insentif pejabat publik 18,33 persen.
    Sedangkan tingkat keseriusan dalam pemberantasan korupsi masih ditempati media massa 45,61 persen. Disusul LSM 40,29 persen, kepala daerah 35,41 persen, DPRD 28,25 persen, kejaksaan 24.95 persen, dan kepolisian 22,13 persen.
    Acara yang diselenggarakan bekerja sama PT Bintang Toedjoe Semarang dan Rumah Sakit (RS) Permata Bunda Purwodadi, dirtamaikan pula dengan kegiatan khitanan massal yang diikuti sekitar 35 anak sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Nto/Hr

    2006.06.08
    KASUS DUGAAN KORUPSI BUKU BP; Tiga Pejabat Grobogan Diperiksa
    GROBOGAN (KR) – Setelah dua pejabat di lingkungan Kantor Dinas P dan K Kabupaten Grobogan, Kar (50) dan Her (50) diperiksa berkaitan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan buku paket terbitan PT Balai Pustaka (BP) senilai Rp 36 miliar, kini giliran mantan Kepala Dinas P dan K Grobogan, Sri (55) yang kini menjabat Asisten III Sekda Grobogan diperiksa Polres Grobogan dengan kapasitas sebagai pengguna anggaran.

    Dari hasil pemeriksaan sementara, proyek pengadaan buku paket BP tahun anggaran 2003, 2004 dan 2005 tersebut ada indikasi penyimpangan yang dilakukan ketiga saksi. Namun sejauh ini ketiganya masih berstatus sebagai saksi,” ungkap sumber KR di Polres Grobogan, Selasa (6/6).
    Kar selaku penanggung jawab kegiatan dan Her selaku pemimpin kegiatan diperiksa dua hari lalu. Keduanya mengaku terus terang tidak tahu persis mengapa pelaksanaan proyek tidak dilakukan melalui proses lelang. Keduanya juga tidak mengetahui secara rinci tentang kualitas dan kuantitas buku yang dicetak PT BP Jakarta tersebut, sudah sesuai ketentuan isi kontrak atau belum.
    Sebagaimana diketahui, kasus proyek pengadaan buku paket BP untuk SD/MI dan SMP/MTs tersebut mencuat setelah masyarakat melaporkan ke pihak berwajib, karena diduga ada penyimpangan. Seperti tidak dilakukan tender, kualitas dan kuantitas buku serta adanya penyimpangan pemberian fee oleh PT BP kepada Dinas P dan K senilai Rp 7 miliar lebih yang diwujudkan berbentuk buku paket bagi siswa SMA/SMK/MA. Ketika diperiksa, Sri mengaku tidak tahu persis mengapa pelaksanaan proyek puluhan miliar rupiah tersebut tidak dilakukan melalui proses tender. Namun setahu Sri, pelaksanaan proyek pengadaan buku paket untuk SD/MI dan SMP/MTs tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku.
    Diakuinya, proyek tersebut dianggarkan Pemkab Grobogan selama tiga tahun anggaran, mulai 2003 dan berakhir tahun 2005. Sistem pembayarannya dicicil. Pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp 1 miliar, tahun 2004 sebesar Rp 20 miliar dan tahun 2005 sebesar Rp 15 miliar. Petugas menilai, Sri telah menyalahi prosedur dalam penerimaan fee yang diberikan oleh PT BP. Seharusnya fee yang diterima dari rekanan masuk ke kas daerah lebih dulu. Tetapi praktiknya, fee sudah diwujudkan berupa buku pelajaran untuk SMA/SMK/MA. Tidak hanya itu, Sri dinilai juga gegabah karena berani mengubah daftar anggaran satuan (DAS) kerja tanpa persetujuan dan sepengetahuan DPRD Grobogan.
    Akibatnya jenis, isi atau materi buku pelajaran yang diberikan kepada siswa secara gratis tersebut banyak yang mubazir karena tidak bisa dimanfaatkan para anak didik. Bahkan tidak sedikit sekolah yang terpaksa menggudangkan buku paket tersebut. ( Tas)-k

    Pejabat Pemkab Pesimis Tipikor Turun
    • Usut Kasus Korupsi APBD
    GROBOGAN- Sejumlah pejabat di jajaran Pemkab Grobogan umumnya menyatakan pesimis, bahwa Timtas Tipikor akan turun ke daerah itu untuk mengusut sejumlah kasus korupsi APBD di Pemkab dan DPRD.
    Pasalnya, sejak tim itu dibentuk, belum pernah diterjunkan ke daerah-daerah. Meskipun LSM di beberapa daerah banyak yang mendesak untuk turun.
    ”Yang pasti, banyak pejabat yang tak percaya atas laporan Bambang Budi Setyo,” kata beberapa pejabat di Pemkab Grobogan, kemarin. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Purwodadi (Ikapura) di Jakarta Bambang Budi Setyo melaporkan sejumlah kasus korupsi APBD di Pemkab dan DPRD Grobogan puluhan miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
    Bahkan pelapor mengaku sudah dapat surat jawaban atas laporannya itu dari Wakil Ketua Timtas Tipikor Brigjen Pol Indarto. Malahan surat tersebut menandaskan, bahwa Tipikor telah memerintah Kapolda Jateng melaporkan hasil pengusutannya mengenai sejumlah kasus korupsi di Grobogan ke Tipikor.
    Koordinator Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat (Forkom) M Sirajuddin mengkhawatirkan proses pengungkapan dugaan korupsi di Grobogan tidak bisa tuntas tanpa pengawasan masyarakat. Karena itu, pihaknya mengajak semua elemen masyarakat mengawal proses tersebut.
    ”Itu bukan berarti kami tidak memercayai pihak berwajib tetapi sebagai dukungan moral untuk menuntaskan kasus tersebut. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud pemerintahan yang baik dan bersih di Grobogan,” ungkap Sirajuddin menanggapi adanya pelaporan dugaan korupsi di kabupaten tersebut, kemarin.
    Dia mengatakan, kasus korupsi yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) belum ada tindak lanjutnya. Padahal, buktinya jelas dan mudah didapat. Namun entah karena apa lembaga penegak hukum itu tak dapat mengungkapnya. Sehubungan dengan itu, adalah sangat wajar jika warga Grobogan melaporkan kasus-kasus korupsi di Pemkab dan DPRD Grobogan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara langsung.
    Ketua Komisi A DPRD Grobogan Supriyatno mengemukakan, jika ditemukan bukti-bukti yang kuat adanya dugaan korupsi APBD di daerah ini, seharusnya semua pihak segera melaporkan kepada aparat penegak hukum. Tidak perlu digembar-gemborkan melalui media tanpa tindak lanjut yang pasti. Sebab, hal seperti itu hanya akan menimbulkan opini yang tak pasti.
    Wakil Sekretaris DPW PAN Jateng Rachmatullah berkeyakinan, setiap laporan ke KPK pasti akan ada tindak lanjutnya asalkan cara pelaporannya benar disertai dengan bukti-bukti autentik dan valid.
    ”Kenapa selama ini, baru kasus dugaan korupsi pengadaan KTP dan KK. Sementara itu laporan penyimpangan lainnya belum ditanggapi, mungkin secara administrasi laporan yang disampaikan kurang disertai bukti-bukti autentik.”
    Sejumlah laporan yang belum ditangani antara lain proyek pengadaan motor dinas, mobil dinas, pakaian dinas, alat berat, proyek Jalan Gajah Mada Rp 8,9 miliar, proyek penataan gedung DPRD Rp 7,6 miliar, proyek gedung Setda baru Rp 18,6 miliar, pengadaan buku Balai Pustaka Rp 36,6 miliar, proyek Waduk Sanggeh, RSUD, Stadion Krida Bakti Simpanglima, proyek gedung Dinas Kesehatan, pengadaan obat di Dinas Kesehatan dan RSUD.
    Untuk Jalan Gajah Mada dan penataan lingkungan gedung DPRD sudah pernah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan. Bahkan, kabarnya sudah dinyatakan SP3. Padahal, bukti penyimpangannya hampir semua orang mengetahui.
    Dia mengemukakan, sewaktu dirinya melaporkan dugaan korupsi pengadaan KTP dan KK sempat berkonsultasi dengan Divisi Pengaduan KPK Junino Jahya hingga tiga kali.
    Kepala Kejari Grobogan Albert Siregar ketika dimintai konfirmasi tengah beristirahat di rumah dinasnya. Dan sorenya saat dihubungi kembali, dia tidak berada di tempat. (H3-51j)
    ________________________________________

    Jumat, 29 Juli 2005 SEMARANG

    Kejaksaan Dinilai Tidak Independen
    • Tim Komisi Perlu Memeriksa
    GROBOGAN – Ketua Harian Grobogan Corruption Watch (GCW) Ahmad Zaeni mengatakan, tim komisi kejaksaan yang baru dibentuk pemerintah perlu segera memeriksa tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng.
    Sebab, tim itu telah mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) atas kasus mark up penataan lingkungan gedung DPRD Grobogan. Pasalnya, tidak ditemukan bukti yang cukup atas dugaan penyimpangan proyek itu. Padahal, semua orang mengetahuinya karena buktinya sangat mudah dilihat.
    “Salah satu contoh, lapangan tenis yang seharusnya cukup dibangun dengan biaya Rp 50 juta, dianggarkan menjadi ratusan juta. Belum lagi biaya yang lain. Saya pernah meneliti penggelembungan anggaran untuk proyek itu. Ternyata nilai mark up-nya cukup tinggi,” ungkap dia, kemarin.
    Dikatakan, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum tidak independen. Sebab diduga memihak pada penguasa dan mengabaikan kepentingan rakyat. Bahkan, cenderung mengabaikan berbagai elemen masyarakat yang melaporkan kasus itu ke lembaga penegak hukum. Terbukti dengan mengeluarkan SP3 dalam proyek penataan lingkungan DPRD Rp 7,6 miliar, lantaran Politeknik Negeri Semarang tidak menemukan indikasi penyimpangan tersebut.
    “Sebagian dana proyek itu dipakai untuk tunjangan hari raya DPRD. Lho gitu kok disebut tak ada penyimpangan,” ujarnya. Kalau Politeknik Negeri itu berani menyatakan tak ada penyimpangan bestek atas proyek tersebut, maka perguruan tinggi ini juga perlu diperiksa oleh polisi dan tim Komisi Kejaksaan.
    Pandang Bulu
    Dikatakan, Tim Komisi Kejaksaan harus tegas dan tak perlu menindak setengah-tengah, apalagi pandang bulu. Sebab, penyimpangannya mudah didapat dan merugikan negera cukup besar. Menurut dia, sampai sekarang ini ada beberapa kasus yang belum ada kejelasannya. Dia mencontohkan, dobel anggaran APBD Tahun 2003 dan beberapa kasus lainnya.
    Wakil Sekretaris DPW PAN Jateng Rachmatullah mengungkapkan, upaya pemberantasan itu harus diniati sebagai amar makruf nahi munkar (menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Untuk itu dia mengajak semua elemen, baik tokoh masyarakat, LSM, partai politik, organisasi masyarakat bersatu, bersama-sama bergerak mendorong upaya pemberantasan korupsi.
    Rachmatullah menduga, kasus korupsi di Grobogan itu sudah diambang batas. Maka, pihaknya mengajak semua komponen masyarakat memberikan dukungan moral kepada penegak hukum yang tengah menangani kasus korupsi itu.
    Meski demikian, kata dia, pihaknya meminta kepada kejaksaan dalam menangani dugaan korupsi dilakukan secara transparan, sehingga dapat diketahui masyarakat luas bahwa dalam menangani kasus tersebut tidak ada tendesi yang berbau politis.
    Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi Albert Siregar mengatakan, pihaknya tidak main-main dalam menangani berbagai perkara termasuk dugaan korupsi.
    Ditanya soal dugaan korupsi pembangunan Jalan Gajah Mada dan penataan lingkungan gedung DPRD, Kajari mengatakan, sebenarnya yang pernah menangani permasalahan tersebut bukan Kejaksaan Negeri Purwodadi melainkan Kejaksaan Tinggi (Kejati). Selain itu, dalam menangani perkara tersebut sudah dilakukan secara objektif dengan melibatkan BPKP dan Politeknik Negeri. “Kebetulan waktu itu saya belum bertugas di sini,” ungkapnya.
    Meski demikian, apabila ditemukan fakta baru, dimungkinkan kasus yang lama bisa dibuka kembali. (H3-51d)

    Reply
  • 17. atmajaz  |  March 29, 2009 at 2:01 pm

    wah mas dzarmono ini orang hebat..mas sudah sukses sekrang. walaupun dulu suka mabok minum ginseng…xixixixi..mendem jarene. tapi sekarang sudah menjadi master IT di belahan dunia lain….dunia lain mana yah,,hehe

    mbok bali purwodadi wae mas..bagi ilmunya buat anak2 purwodadi biar jadi central IT di indonesia, kalo bisa di dunia….

    hehe
    goodluck buat mas dzarmono

    *******************
    medem gingseng! wakakaakakaa! terus nek mulih celeng kae mas..! Lali dalan.. he..hee
    Lha arep mulih kerjo opo? kalo ada kerjaan sih mending mulih purwodadi wae.. paling2 nek mulih dadi tim sukses he..hee

    Reply
  • 18. Yudi Na  |  April 6, 2009 at 3:54 pm

    Salam kenal buat semuanya. Saya juga orang Purwodadi. Dahulu tinggal di Jagalan. Tapi dah 18 taon merantau ke Jakarta dan nyangkul di Jakarta sebagai IT. Rasanya kangen dengan suasana Purwodadi.

    ===================
    waah… kang yudi ngangkul di jakarta di IT.. boleh ikutan tidak ! he.hee

    Reply
  • 19. Anto999  |  July 4, 2009 at 2:28 pm

    Mau $27 dollar dalam 1jam? Klik saja disini.

    Reply
  • 20. abdul  |  July 27, 2009 at 2:51 am

    derek matur! niku leres korupsi kedah di icalke amarga gawe rakyat sengsoro. ngoten mawon maturnuwon

    Reply
  • 21. imtikhan  |  June 1, 2010 at 2:02 am

    halo semua para blogger purwodai,
    saya juga dari purwodadi godong
    salam kenal semua ya
    semoga sukses selalu

    Reply
    • 22. mas dar  |  June 1, 2010 at 4:46 am

      Slam Kembali Mas..! Duuh Ternyata Banyak kawan2 dari PURGAN ya?

      Reply
  • 23. hana  |  July 20, 2010 at 9:28 am

    pacar saya direbut dengan pelet oleh orang purwodadi,

    saya disantet orang purwodadi juga,

    kenapa bisa jahat begitu si?

    Reply
  • 24. hana  |  July 20, 2010 at 9:37 am

    maaf bukan maksud menghina,
    saya cuma sedih ada wanita yang begitu tega mem pelet pacar orang lain, bahkan pacar saya sudah melamar saya sebenarnya,
    bukan fitnah..
    tapi saya sudah bertanya kyai…
    dan katanya juga pergaulan purwodadi banyak yang bercerai dan selingkuh, apa benar?karena saya sudah mengalami pacar saya direbut..
    semoga para blogger di blog ini walaupun dari purwodadi tidak sejahat itu dan bermain di dunia hitam.. :)

    Reply
  • 25. handaka sugito  |  August 7, 2010 at 4:10 pm

    purwodadi grobogan butuh pemimpin yang punya visi jauh kedepan. pemimpin yang tidak berorientasi pada kekuasaan semata. pemimpin yang berpikir perut orang lain. pemimpin yang peduli pada penderitaan sesamanya. pemimpin yang punya misi men-SEJAHTERAKAN rakyatnya (bukan keluarganya).
    aku ada pandangan sosok calon GROBOGAN 1 yang punya aura BUKAN koruptor. orangnya visioner, pengalaman luas, supel, santun, tapi bukan orang POLITIK. mungkin bisa kita wacanakan.

    Reply
  • 26. imtikhan  |  September 20, 2010 at 2:13 am

    ikutan gabung

    Reply
  • 27. desy  |  September 20, 2010 at 2:43 am

    salam kenal semua Blogger Purwodadi

    Reply
  • 28. Tip Trik Blogger  |  September 20, 2010 at 2:50 am

    Salam Blogger Purwodadi

    Reply
  • 29. Joko  |  September 22, 2010 at 11:02 am

    Aku juga orang purwodadi tepatnya grobogan temon. Aku tinggal di papua. Senang aku bisa kenalan sama kalian.

    Reply
  • 30. ipunk  |  September 27, 2010 at 4:35 pm

    joz…pak…maju terus pantang mundur…!!!

    Reply
  • 31. DEBY  |  October 12, 2010 at 7:16 am

    GROBOGAN BERSEMI MAS PURWODADI INDAH.OK

    Reply
  • 32. zhofier  |  October 21, 2010 at 10:46 am

    .,,hi smua para blogger PWDD.,.,knapA GX buat komunitas blogger az,.,,

    Reply
  • 33. kayat  |  February 18, 2011 at 11:08 am

    hari minggu tgl 20 februari 2011 akan di bentuk “grobogan bloger community” di jl pangeran puger 78 grobogan hp 085225729488,para pendiri anatoly batuaji,,kayat,,eko,andi,dwi aris bhaktiyanto,jika anda bermaksud ingin bergabung akan kami tunggu besuk hari minggu jam 13.00……terima kasih

    Reply
    • 34. purwodadi  |  February 21, 2011 at 2:24 am

      @Kayat : Saya ikutan Boleh tidak kang! saya warga grobogan juga Lho..

      Reply
  • 35. automotif78  |  February 19, 2011 at 12:43 am

    Jasa pembuatan adsense murah hanya Rp 70.000,- selengkapnya klik DISINI

    Reply
  • 36. cahngroto  |  April 5, 2011 at 1:57 am

    nderek langkung njih mas dar..:) lama tidak saling sapa…monggo mampir…

    Reply
  • 37. djoko s  |  September 24, 2012 at 7:46 am

    Purwodadi kota kelahiranku juga mas…aku juga pulang kampung 1 tahun sekali

    Reply
  • 38. Riena  |  February 15, 2013 at 12:04 pm

    gue anak purwodadi

    Reply
  • 39. exsan (@exsan_jgj)  |  March 8, 2013 at 8:32 am

    Sy juga putra kelahiran Pwdd, sy berharap pihak pejabat-pejabat tinggi daerah benar-benar dengan tulus melayani kebutuhan masy kab grobogan yg nota bene sangat tertinggal dg daerah lain…sy jg berharap byk tumbuh home industri di wil kab grobogan, seperti di lingkungan tempat sy tinggal sekrg yaitu di jogjakarta…salam buat saudaraku semua.

    Reply
  • 40. exsan (@exsan_jgj)  |  March 8, 2013 at 8:48 am

    sebetulnya sy sangat ini kembali ke purwodadi untuk memajukan sauadara”ku yg masih byk tertinggal baik wawasan maupun ekonominya…saat ini sy menjadi Manager Area wil Jawa Tengah u/ salah satu Dealer Otomotif…kadang sy berpikir u/ memberanikan diri mencalonkan diri sbg Bupati disana…dengan niat tulus melayani dan memajukan daerah kelahiran sy, namun istri melarang, mengingat kami Alhamdulillah sdh nyaman untuk mslh ekonomi kami…tp sy sangat berharap, kedepan Bupati purwodadi usia-nya di bawah 40 tahun, dan tidak dari kalangan birokrasi…salam !

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Bali NdeSo

telematika indonesia
telematika indonesia

Blog Stats

  • 101,428 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.